REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dalam Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Yogyakarta, Rabu (10/10), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta BUMN melakukan hal yang nyata dan lebih besar dalam mendukung ketahanan pangan di tanah air. 

Anggota Komisi IV DPR RI Ma'mur Hasanuddin menilai, permintaan tersebut menunjukkan peran BUMN selama ini dalam mendukung ketahanan pangan belum maksimal.  Oleh karena itu, Ma'mur menyebut Kementerian BUMN harus segera merumuskan grand strategi demi mendukung ketahanan pangan. 

Ma'mur mengatakan, banyak program serta kebijakan selama ini yang diperuntukan untuk BUMN di sektor pangan, namun realisasinya jauh dari memuaskan dan berujung pada terbuangnya anggaran.  "Kementerian BUMN harus mengawal dengan serius komitmen BUMN ini dengan tetap melibatkan petani sebagai pelaku utamanya,” tutur Ma’mur dalam pernyataan persnya, Jum'at (12/10). 

Ma'mur menjelaskan, selama ini terdapat beberapa BUMN yang bergerak di bidang pangan seperti PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, Perum Bulog, PT Berdikari dan PT Pupuk Indonesia.  "Namun perannya tidak berjalan maksimal akibat salah tata kelola dan lemah dalam penerapan Good Corporate Governance," ujar Ma'mur.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan demi mencapai ketahanan pangan, tidak dapat ditumpukan sepenuhnya kepada BUMN pangan.  Melainkan, kepada BUMN di sektor lainnya mengingat beragamnya persoalan di bidang pertanian.

Tentu akan lebih baik, jika di sektor produksi, distribusi dan pemasaran mendapatkan dukungan dari BUMN di sektor perbankan dan asuransi terkait modal produksi dan jaminan gagal panen. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika