REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR mulai tergerak untuk mengeluarkan berbagai respons terkait pernyataan Angelina Sondakh dalam kesaksian mantan Direktur Pemasaran Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tipikor. Dia berencana ingin membongkar nama-nama anggota DPR yang terlibat korupsi proyek Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengaku mendukung atas pernyataan Angie tersebut. Karena, menurutnya, hal itu bagus. "Yah, bagus," ujarnya singkat, Jumat (12/10).
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja, bahwa pihaknya mendukung hal itu. Tetapi, pernyataan tersebut harus memiliki bukti. "Iya, saya mendukung sebagai anggota dewan, walaupun saya tidak tahu jelas tentang anggaran mitra Komisi X DPR, karena saya sudah tidak di sana," katanya.
Namun, pernyataan ini, menurutnya, merupakan hal yang berat. Sehingga, Angie dapat mempertanggungjawabkan dengan segala pertimbangannya. "Semua tentu kembali kepada Angie dengan segala pertimbangannya," ungkap Politisi PAN ini.
,
Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika juga mengatakan dukungannya atas langkah Angie. "Apapun langkah Angelina Sondakh untuk menyatakan yang benar itu benar, itu mesti kita dukung," katanya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaeni, mengaku tidak khawatir atas ancaman pernyataan Angie. Dia pun menyatakan dukungannya. Sebab menurutnya hal itu kembali pada diri masing-masing anggota dewan yakni, jika tidak merasa, tidak perlu dikhawatirkan. "Mendukung 100 persen. Kalau tidak merasa bersalah kenapa harus khawatir."
Dia juga menegaskan, jika semua pihak khususnya anggota dewan, wajib mendukung semangat pemberantasan korupsi baik di wilayah DPR maupun diluar DPR. "Semua pihak wajib mendukung semangat pemberantasan korupsi baik di DPR maupun diluar DPR asal memiliki bukti-bukti yang kuat," tegas Politisi PKS ini.
Hal yang sama juga diungkapkan anggota Komisi XI Achsanul Qosasi. Menurutnya, sebaiknya jika memang ada korupsi di DPR agar dibongkar saja. "Tidak hanya Anggie, siapapun yang memiliki bukti valid, saya rasa sebaiknya diungkap. Cuma jangan sampai ada unsur fitnah dan unsur kepentingan politik untuk menjatuhkan citra seseorang," jelas Achsanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika