REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai tidak ada keseriusan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Pemerintah justru cenderung menyudutkan korban kekerasan anak yang membuat si anak terasing dari kehidupan sosialnya.
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan peran pemerintah sangat buruk. Seperti yang terjadi pada kasus pemerkosaan seorang siswi SMP Budi Utomo Depok berinisial SAS.
Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,M.Nuh, dianggap tidak memiliki nurani ketika mengomentari insiden pemerkosaan terhadap siswi kelas IX tersebut.
"Menteri harusnya melindungi bukan malah menuduh yang macam-macam terhadap korban," ujar Arist saat ditemui di kantornya di Jalan Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta (16/10).
Padahal, kata Arist, M.Nuh tidak mengetahui duduk perkaranya. "Belum ketemu anaknya, kok bisa bilang begitu. Mana ada perkosaan yang suka sama suka," ucapnya heran. Menurutnya hal ini adalah bentuk pencemaran nama baik terhadap korban dan keluarganya.
