REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan praktik korupsi dengan membuat perjalanan dinas fiktif di sejumlah BUMN merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi di perusahaan milik negara.

"Meskipun nilainya sekitar Rp 166 juta, praktik korupsi perjalanan dinas fiktif cukup banyak terjadi di BUMN. Seolah-olah ada perjalanan dinas, tetapi setelah ditelusuri tidak pernah ada perjalanan ke luar kota," kata Dahlan usai Rapat Pimpinan Kementerian BUMN, di Gedung Perum Perumnas, Jakarta, Selasa (16/10).

Sebelumnya diberitakan, Selasa (2/10), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah melakukan audit investigasi terhadap 81 objek pemeriksaan pada 62 entitas pada semester I 2012, dan menemukan adanya 702 kasus ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Di antara temuan tersebut, sebanyak 63 kasus terjadi di lingkungan BUMN yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan hingga sekitar Rp 2,5 triliun.