REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Sayed Fuad Zakaria, menyatakan Indonesia membutuhkan undang-undang yang mengatur kerukunan hidup antarumat beragama.

Namun ia menegaskan payung hukum ini bukan ditujukan untuk mengatur aktifitas beribadah setiap agama.

''Rancangan Undang Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB) ini sangat penting untuk membangunan kerukunan. Selama ini kan hanya ada SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri dan itu masih belum kuat,'' kata Zakaria kepada Republika di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (17/10).

Zakaria menyampaikan pendapatnya tersebut karena saat ini RUU KUB masih mengendap di Senayan. Sebelumnya draft RUU ini sempat memunculkan pro-kontra di tengah masyarakat.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pembahasan RUU KUB ini sengaja diendapkan karena pihaknya tak ingin memunculkan polemik. ''Sekarang ini masih perlu pembahasan lebih dalam dan kita memerlukan masukan dari semua stake holder. Harapan kita RUU ini nantinya bisa efektif ketika sudah disahkan,'' ujarnya.

Penegasan Zakaria ini disampaikan di sela-sela rangkaian kegiatan dialog pengembangan wawasan multikultural intern pemuka agama Islam di Banjarmasin. Ia melihat, pertemuan semacam ini sangat penting untuk bisa menyerap aspirasi terkait dengan perlunya dihadirkan RUU KUB ini.

''Kerukunan yang nantinya diatur itu tak hanya kerukunan antarumat dengan pemerintahnya saja tetapi juga secara intern (agama) juga perlu ada pengaturannya,'' kata politisi dari Aceh ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika