REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 2.556 kepala keluarga korban erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi bersedia direlokasi.
"Dari 3.631 KK, yang menolak untuk direlokasi hanya 1.076 KK. Sedangkan yang lainnya bersedia," kata Kata Kepala Pusat Data dan Informasi Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dr Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat.
Masyarakat tersebut tinggal di daerah rawan tinggi dari bencana di Kabupaten Sleman (DIY), Klaten dan Magelang (Jateng).
Di Kabupaten Sleman, lanjut dia, dari 2.721 KK yang lolos kriteria untuk memperoleh hunian tetap, 2.129 KK bersedia direlokasi. Sedangkan 592 KK tidak mau direlokasi.
Masyarakat yang tidak mau direlokasi berasal dari lima desa, yaitu Desa Umbulharjo (138 KK), Kepuharjo (40 KK), Glagaharjo (384 KK), Argomulyo (29 KK) dan SIndumartani (1 KK). Saat ini hunian tetap yang telah terbangun 1.675 unit (79 persen) dari rencana 2.129 unit bagi masyarakat di Sleman.
Semua perihal relokasi warga korban erupsi Gunung Merapi di Sleman telah ditetapkan dalam Surat Bupati Sleman nomor 361/2944 tertanggal 28 September 2012.
Di Jateng sesuai surat Gubernur Jateng nomor 360/18319 tanggal 20 September 2012 tentang relokasi warga Klaten dan Magelang dilaporkan 165 KK semuanya menolak relokasi. Di Magelang yang bersedia direlokasi 427 KK dari 746 KK, dimana 230 KK relokasi mandiri kelompok, 103 KK relokasi mandiri perorangan, dan 94 KK dalam proses negosiasi calon lokasi.
"Terkait dengan hal itu BNPB dan Pemda menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan rawan bencana dengan membuatkan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, membangun tempat evakuasi sementara dan sebagainya," katanya.
Hingga saat ini, kata Sutopo, rehabilitasi dan rekonstruksi Gunung Merapi masih dilaksanakan. Lima bidang program rehabilitasi dan rekonstruksi dibangun yaitu bidang perumahan dan relokasi pertanahan, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika