REPUBLIKA.CO.ID, Sementara Ibnu Taimiyah dalam bukunya, “As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah” (Politik Hukum untuk Kemaslahatan Penguasa dan Rakyat) membagi fikih siyasi atas tiga bagian, yakni politik administrasi, politik moneter, dan politik luar negeri (siyasah dauliyyah).

Hasbi ash-Shiddieqy, ahli hukum Islam Indonesia, membaginya atas delapan bagian, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, moneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.

Berdasarkan pembagian di atas, secara umum ruang lingkup fikih siyasf terdiri dari empat bagian. Pertama, politik perundang-undangan yang mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang/hukum.

Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar bernegara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Kedua, politik luar negeri dalam bentuk hubungan antara negara Islam dan non-lslam, tata cara pergaulan warga negara muslim dengan nonmuslim di negara Islam, dan hubungan antara negara Islam dan negara lain dalam keadaan perang dan damai.

Ketiga, politik moneter atau keuangan yang mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankan. Dan keempat, politik perang serta taktik untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian.

Dalam Alquran dan hadis tidak ditemukan secara terperinci tentang keharusan mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam (negara Islam). Hanya ditemukan beberapa prinsip umum sebagai tolok ukur dalam bermasyarakat dan bernegara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika