REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Anggaran DPR, Ecky Awal Mucharam, menganggap APBN 2013 yang baru saja disahkan rentan terhadap perubahan harga minyak, karena besarnya komponen subsidi energi. Konversi energi ke sumber energi selain minyak pun sudah sangat mendesak dilakukan.

“Beberapa asumsi makro yang paling mempengaruhi subsidi energi ini adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP),  lifting minyak, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Dari semua itu yang selama ini paling rentan berubah adalah ICP yang dalam APBN 2013 ditargetkan sebesar 100 dolar AS per barel," cetus Ecky, Rabu (24/10).

Sementara jumlah subsidi energi dalam APBN 2013 sebesar Rp 274,7 triliun, atau 16,3 persen dari total anggaran. Sedangkan harga ICP di bulan September kemarin masih USD 111 per barel.

Untuk diketahui, rata-rata ICP dua tahun terakhir selalu diatas 110 dolar AS per barel, tahun 2011 sebesar  111,55 dolar AS per barel, sementara tahun 2012 sejauh ini sebesar 114,37 dolar AS per barel. Walaupun demikian, imbuh Ecky, proyeksi para analis untuk harga minyak memang akan menurun di tahun 2013. "Semoga saja benar demikian sehingga ada ruang fiskal untuk melakukan konversi energi,” kata Ecky.

Anggota Fraksi PKS ini melihat, tersanderanya APBN oleh harga minyak akan selalu berulang selama pemerintah belum melakukan konversi energi ke gas. Fraksi PKS berharap, pemerintah memanfaatkan ruang yang sudah diberikan oleh DPR dalam pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, yaitu keleluasaan untuk menyesuaikan subsidi terkait dengan deviasi asumsi makro, untuk melakukan konversi energi.

“Bisa saja harga minyak yang diprediksi akan turun itu penurunannya sampai di bawah USD 100 per barel, jika demikian maka akan tercipta ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan konversi energi, jangan malah digunakan untuk menurunkan harga BBM lagi seperti tahun 2008," kata Ecky.

Ecky berharap pemerintah serius dalam melakukan konversi energi ini, karena hal tersebut tidak hanya terkait dengan defisit anggaran, tapi juga defisit perdagangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika