REPUBLIKA.CO.ID, Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansah, mengatakan asumsi banyak kalangan tentang keterlibatan International Foundation for Electoral Systems (IFES) cenderung keliru.

IFES, kata dia, merupakan salah satu LSM yang berpengalaman dalam menerapkan sistem informasi Pemilu di berbagai negara.

Kemitraan KPU dengan IFES, lanjutnya, tidak serta merta terjadi begitu saja. Dua bulan sebelum Agustus, pihaknya menyampaikan bahwa KPU butuh sistem informasi teknologi.

“Kami hubungi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk dimintai bantuan. Tapi tidak direspons, lalu akhirnya belum siap karena waktunya mepet," ujarnya saat dihubungi ROL, Rabu (24/10),

Karena kebutuhan tersebut, KPU kemudian mengontak IFES. Ferry membantah IFES memegang kontrol penuh terhadap SIPOL.

Menurutnya, sistem dibuat dan dikontrol secara bersama. "Lembaganya memang asing, tapi yang terlibat di dalamnya adalah putra-putri terbaik bangsa juga. IFES hanya sebagai advisor saja," jelas Ferry.

Begitupula dengan masalah anggaran yang digunakan IFES. Menurut Ferry, terdapat mekanisme anggaran yang jelas terhadap semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu. Keterlibatan IFES menggunakan anggaran dari dana APBN yang diatur langsung oleh Bappenas.

"Memang bukan APBN murni, karena kami masuknya April 2012. Sedangkan pembahasan APBN sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Tapi jelas kok mekanisme anggaran antar IFES dan Bappenas," tutur Ferry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika