REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK--Kesejahteraan di Indonesia jauh dari merata dan pertumbuhan ekonomi tetap memusat di kawasan perkotaan. Terbukti sejumlah 72.600 desa yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dinilai masih miskin.
Kondisi itu diungkapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kemenkokesra Dr. Sujana Royat, DEA di Auditorium Terapung Perpustakaan Pusat UI, Depok, Senin (29/10).
Menurut Sujana yang juga sebagai Ketua Kelompok Kerja Pengendali Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, sebanyak 20 persen penduduk di 72.600 desa tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat, pengentasan kemiskinan ini dapat dilakukan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan," jelas Sujana.
Sujana menambahkan program tersebut diberikan untuk melatih masyarakat agar dapat memperoleh mimpi dan keinginannya. Mimpi masyarakat ini menurut dia dapat membawa mereka menjadi masyarakat yang berdaulat dan maju.
Namun dalam mewujudkan keinginan masyarakat tersebut, partai politik tidak boleh ikut menentukan. "Bukan pemimpin yang menentukan mimpi rakyat, namun rakyat itu sendiri. Pemimpin seharusnya melakukan apa yang rakyatnya inginkan," kata Sujana.
Untuk menyelenggarakan PNPM ini, setiap tahun disediakan anggaran sebesar 11-13 triliun. Anggaran ini dikelola oleh sebelas kementrian dan bukan oleh Kementrian Kesejahteraan Rakyat.
"Namun kami nanti akan memonitor apakah kementrian menjalankan sesuai dgn prinsip. Apakah masyarakat keinginannya diintervensi atau tidak," terang Sujana.
Sementara itu, di setiap kecamatan nantinya akan diberikan bantuan dana sebesar 3 miliar per tahun. Ia menambahkan, PNPM ini dinilai berhasil karena sebanyak 97 persen peserta dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika