Senin 29 Oct 2012 18:12 WIB

Kuasa Hukum Tommy Laporkan Gratifikasi ke KPK

Rep: Asep Wijaya / Red: Djibril Muhammad
Gedung KPK
Foto: Edwin Dwi Putranto/Republika
Gedung KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kuasa Hukum Tommy Hindratno mengklaim kliennya telah melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK. Gratifikasi yang dimaksud adalah pemberian uang senilai Rp 280 juta dari PT Bhakti Investama (PTBI) yang diserahkan James Gunarjo.

Kuasa Hukum Terdakwa, Tito Hananta Kusuma, menjelaskan, peristiwa pemberian uang pada 6 Juni 2012 di sebuah rumah makan telah dilaporkan ke komisi antirasuah. Terdakwa, ungkap dia, melaporkan hal itu pada 27 Juni 2012 dan menerima tanda terimanya pada 29 Juni 2012.

"Tanda terimanya resmi," ungkap Tito sambil menunjukkan bukti pelaporan gratifikasi kepada sejumlah wartawan.

Menurut Tito, uang senilai Rp 280 juta adalah sebagai pembayaran utang dan pemberian. Terdakwa, ucap dia, menerima Rp 100 juta untuk pelunasan utang James Gunarjo dan Rp 180 juta sebagai pemberiannya. Namun begitu, Tito tidak menjelaskan secara rinci ihwal uang pemberian tersebut.

Atas dasar pelaporan itu, ujar Tito, seharusnya KPK tidak mendakwa kliennya dengan Pasal 12 huruf b tentang penerimaan gratifikasi.

Landasannya, tutur dia, adalah Pasal 12 huruf c yang menyatakan Pasal 12 huruf b tidak berlaku bilamana penerima melaporkan gratifikasi yang dia terima paling lambat 30 hari sejak tanggal penerimaan.

"Kalau terdakwa terima tanggal 6 dan dilaporkan tanggal 27, artinya kan belum 30 hari," papar Tito usai membela kliennya pada persidangan pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor.

Terdakwa Tommy dan James Gunarjo masuk ke meja hijau setelah mereka terkena operasi tangkap tangan oleh KPK pada 6 Juni 2012. Keduanya langsung menjalani tahanan pada keesokan harinya dan pada 27 Juni 2012, terdakwa Tommy melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement