REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, menjelaskan bahwa biaya untuk penyelenggaraan dan kampanye Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2014 akan murah jika revitalisasi TVRI dan RRI diwujudkan mulai dari sekarang. Untuk itu, semua fraksi di DPR diminta untuk mendukung program dan anggaran untuk merevitalisasi kedua lembaga penyiaran publik ini.
“Jika semua partai peserta pemilu ingin pemilu dan pilpres murah, mereka harus mendukung penyehatan TVRI dan RRI dengan anggaran yang mencukupi untuk periode 2013 dan 2014. Sehingga ada waktu bagi TVRI dan RRI untuk memperbaiki jaringan pemancar mereka agar sehat meliputi semua wilayah NKRI.” Papar Muzzammil, saat dihubungi, Senin (30/10).
Namun, kata Muzzammil, sayangnya banyak fraksi di DPR yang kurang menyadari penyehatan TVRI dan RRI akan berdampak langsung pada penghematan yang signifikan biaya iklan pemilu partai, caleg dan capresmendatang. “Saya mengajak agar semua fraksi mendukung program dan anggaran revitalisasi TVRI dan RRI mulai 2013.” Ujarnya.
Keunggulan TVRI dan RRI, menurut Muzzammil, pemancar TVRI dan RRI lebih banyak daripada pemancar lembaga penyiaran swasta sehingga jangkauannya lebih luas hingga ke daerah terpencil dan perbatasan. “Kira-kira 390 buah pemancar jauh lebih banyak dari swasta yg hanya punya rata-rata 50 pemancar. Tetapi pemancar TVRI dan RRI banyak yang rusak atau tidak berfungsi,” jelasnya.
Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI wajib mensukseskan pesta demokrasi rakyat dan negara karena mereka mendapatkan dana APBN. Sedangkan TV dan Radio swasta tidak. “Pesta demokrasi tidak akan sukses tanpa mengehatkan LPP TVRI dan RRI karena hanya mereka yang bisa jangkau daerah terpencil dan kepulauan," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, kata Muzzammil, TVRI dan RRI dapat menetapkan biaya iklan sebagaimana dicantumkan dalam UU Pemilu dan UU Pilpres. “Tentu dengan biaya iklan jauh lebih murah dari swasta. Karena anggaran utama TVRI dari APBN, bukan dari iklan.”katanya.
Muzzammil meyakini jika TVRI dan RRI sehat dan mampu bersaing dengan swasta seperti lembaga penyiaran publik di negara maju maka penghematan biaya Pemilu dan Pilpres ke depan akan mengurangi potensi korupsi pejabat negara di kemudian hari. “Dengan biaya kampanye murah potensi korupsi para pejabat negara lebih kecil," kata politikus asal Lampung ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika