REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Pemerintah daerah (Pemda) Lampung mesti bertindak cepat menyelesaikan konflik antar masyarakat. Bila tidak, konflik bisa meluas.

"Ini harus diredam agar tidak kemana-mana," kata Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin kepada wartawan, Selasa (30/10), di Jakarta.

Politikus Partai Golkar ini menyatakan konflik di Lampung pada mulanya hanya pertikaian kecil antar masyarakat. Lantaran tak segera ditangani, konflik merembet ke persoalan SARA.

"Pemda Lampung perlu bersinergi dengan aparat keamanan dalam menetralisir keadaan. Kejadian ini awalnya pertikaian hanya pertikaian antar masyarakat kemudian antar suku," ujarnya.

Selain peran Pemda dan aparat keamanan, pemuka adat dan pemuda juga mesti terlibat dalam proses perdamaian. Mereka harus membantu polisi dan TNI mengusut dan memproses pelaku kekerasan.

Terhadap para korban meninggal, luka, dan harta benda, Azis menyatakan turut berbela sungkawa. Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang dan bisa diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Sebelumnya Ahad (28/10), bentrok terjadi antara warga Desa Bali Nuraga, Way Panji, dan Desa Agom, Kalianda. Bentrok menewaskan 14 orang dan puluhan rumah tebakar.

Kapolres Lampung Selatan AKBP Tatar Nugroho menyatakan empat korban merupakan meninggal saat bentrokan Ahad (28/10) lalu. Sedangkan 10 korban lain meninggal saat bentrok hari Senin (29/10) kemarin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika