REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beredarnya nama-nama inisial anggota DPR pemeras BUMN menggangu kinerja pemerintahan SBY. Pasalnya peredaran nama-nama inisial itu telah menciptakan ketegangan antara Dahlan Iskan dan DPR. 

"Sudah pasti (mengganggu). Karena ada ketegangan antara Menteri BUMN sebagai pembantu presiden dengan DPR," kata anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman, Kamis (1/11), di kompleks MPR/DPR, Senayan Jakarta.

Hayono menyatakan ketegangan antara Dahlan Iskan dan DPR membuat kerja pemeritahan tidak efektif. Hayono mendesak Dahlan Iskan segera menyelesaikan permasalahan ini. "Tanpa harus menunggu dipanggil DPR, buka saja nama-nama itu (anggota DPR pemeras BUMN)," ujarnya.

Pernyataan Dahlan bahwa ada anggota DPR memeras BUMN sudah terlanjur menjadi isu publik. Suka tidak suka pernyataan itu telah mendegradasi citra DPR. "Supaya citra DPR tidak makin terdegradasi, perlu ada pernyataan yang langsung menyebut nama tanpa inisial," ujarnya.

Dahlan Iskan tak punya alasan menutup-nutupi persoalan ini. Pasalnya apa yang dinyatakan Dahlan berkaitan dengan isu korupsi yang mesti menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih, imbuh Hayono, dugaan pemerasan DPR ke BUMN juga disampaikan anak buah Dahlan di salah satu BUMN. "Ya sudah jangan ragu-ragu melaporkan kepada DPR. Kalau perlu sampaikan kepada KPK," katanya.

Hayono mengaku heran dengan sikap Dahlan yang lebih suka menyampaikan persoalan korupsi ke publik ketimbang penegak hukum. Padahal, sepengetahuan Hayono, Dahlan pernah menyatakan punya bukti rekaman atau saksi. "Dengan adanya saksi, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.

Sikap Dahlan menutup-nutupi nama anggota DPR pemeras BUMN bisa menjadi bumerang bagi Dahlan. Publik bisa menilai Dahlan tidak proaktif memberantas korupsi. "Saya kuatir publik melihat sesuatu yang anomali, kita tau pak Dahlan ingin memberantas korupsi di BUMN," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika