REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa berjanji akan menelusuri setiap keterangan yang akan disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan anggota DPR.

"Akan kami ungkap semua, termasuk menanyakan apakah ada dokumen-dokumen pendukungnya. Semua itu akan kami gunakan untuk menelusuri dan menyelidiki lebih lanjut," kata M Prakosa sebelum pertemuan dengan Dahlan Iskan di Jakarta, Senin.

Prakosa mengatakan akan meminta keterangan secara mendetail kepada Dahlan Iskan. Sebab, merupakan tugas BK untuk menindaklanjuti setiap ada informasi awal terhadap dugaan pelanggaran etik anggota DPR.

Menurut dia, informasi awal dari Dahlan Iskan itu kemudian akan ditelusuri, diselidiki dan pada akhirnya akan diputuskan apakah ada anggota DPR yang melanggar kode etik atau tidak.

"Apabila dari keterangan Menteri BUMN ada bukti-bukti awal yang mencukupi, BK akan menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap sejumlah anggota DPR," katanya.

Dia mengatakan proses yang dilakukan BK tidak akan bisa seketika karena harus berdasarkan mekanisme yang ada. Namun, bila terbukti ada anggota DPR yang melanggar kode etik, pasti akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan.

"Karena kasus ini juga berkaitan dengan keuangan negara, tentu apabila benar ada anggota yang bersalah juga akan kami serahkan kepada aparat penegak hukum," tuturnya.

Prakosa mengatakan baru kali ini dalam sejarah, seorang pejabat publik setingkat menteri mengungkapkan adanya persekongkolan antara oknum anggota DPR dengan BUMN.

Karena itu, kejadian itu juga akan menjadi momentum bagi lembaga legislatif untuk memperbaiki diri dan pembuktian bahwa DPR merupakan inisiator penyelenggaraan negara yang lebih baik.

"Sekaligus momentum bagi DPR untuk melakukan 'pembersihan' terhadap anggota-anggota atau oknum yang bermasalah. Saya jamin proses di BK tidak akan ada intervensi," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika