REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, melakukan verifikasi faktual terhadap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Senin (5/11). Ternyata Partai Demokrat belum dinyatakan memenuhi persyaratan pada tahapan ini.
"Partai Demokrat belum dapat dinyatakan memenuhi syarat, karena keterwakilan perempuan kurang dari 30 persen," kata Arief Budiman di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (5/11).
Awalnya Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dengan percaya diri menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat sudah lebih dari 30 persen. Ia menyebutkan secara kuantitatif, keterwakilan perempuan dalam DPP Partai Demokrat sebanyak 40 persen. "Jadi keterwakilannya bukan minimalis tapi maksimalis," kata Anas Urbaningrum.
Kemudian Arief mulai melakukan verifikasi faktual. Dari sebanyak 190 pengurus DPP Partai Demokrat dan sebanyak 74 orang di antaranya merupakan perempuan atau sekitar 39 persen. Dari jumlah tersebut, hanya 39 pengurus perempuan yang hadir dan 35 orang pengurus perempuan tidak hadir yang harus disertakan surat keterangannya.
Setelah dilakukan verifikasi faktual, ia hanya dapat mengonfirmasikan sebanyak 43 orang pengurus perempuan. Sedangkan pengurus perempuan lainnya yang tidak hadir tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya surat izin tidak hadir.
Ia mengingatkan agar pihak DPP Demokrat segera melengkapi persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dari pengurus atau 57 orang, hingga Selasa (6/11). Sehingga DPP Demokrat hanya perlu melengkapi pengurus perempuan 16 orang lagi. Sedangkan untuk kepengurusan dan domisili kantor DPP Demokrat sudah dinyatakan memenuhi persyaratan.
"Kalau tidak dilengkapi sampai besok (6/11), maka akan dicoret," tegasnya. Anas Urbaningrum berjanji akan melengkapi persyaratan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan DPP Partai Demokrat minimal 30 persen paling lambat Selasa (6/11). "Kami akan lengkapi hari ini atau paling lambat besok," janjinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika