REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan tidak akan lagi melaporkan temuan dugaan pemerasan terhadap BUMN oleh oknum DPR.

"Saya tidak pada posisi melaporkan dugaan pemerasan BUMN kepada BK, karena saya bukan aktivis. Kalau ada temuan atau indikasi sebaiknya Direksi BUMN yang bersangkutan saja yang melaporkan," kata Dahlan, usai menemui panggilan Badan Kehormatan DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Senin (5/11).

Menurut Dahlan, kedatangan dirinya bertemu dengan BK karena memenuhi panggilan, dan bukan inisiatif sendiri. "Saya tidak mengadu ke BK, tetapi memang diundang untuk memberikan klarifikasi atas nama-nama yang melakukan pemerasan," kata Dahlan.

Menurut mantan Direktur Utama PLN ini, semangatnya untuk datang memenuhi panggilan BK bukan untuk bersih-bersih rumah tangga orang lain. "Saya tidak ingin disebut ikut campur urusan rumah tangga orang lain, apalagi urusan BUMN sendiri tidak kalah besar sehingga harus dilakukan bersih-bersih," ujarnya.

Pertemuan tertutup dengan BK yang dimpimpin Ketua M Prakosa dari Fraksi PDIP itu berlangsung sekitar 1,5 jam mulai dari pukul 10.30 WIB dan berkahir tepat pukul 12.00 WIB. Sebelumnya mantan Direktur Utama PT PLN ini pernah menyebutkan setidaknya mengantongi sekitar 10 nama oknum DPR yang pernah meminta upeti kepada sejumlah BUMN.

Namun pada kesempatan itu, Dahlan mengaku baru bisa melaporkan dua nama dan tiga peristiwa, karena sudah memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. "Untuk selanjutnya, nanti biarkan saja direksi BUMN yang bersangkutan yang melaporkan kepada BK, BPK atau bahkan ke KPK," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika