REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan, dinilai mencemarkan nama baik DPR dengan menyebut anggota DPR meminta jatah ke BUMN.

Dahlan Iskan sudah menyetorkan delapan nama oknum anggota DPR yang meminta jatah pada beberapa perusahaan di bawah BUMN. Dahlan Iskan mengaku siap dengan semua risiko yang dijalaninya. Bahkan, ditanya soal keinginan DPR untuk memeriksa petinggi BUMN yang diduga memberi suap pada DPR, Dahlan tidak keberatan. "Silakan saja," kata Dahlan di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut Dahlan, dirinya tidak ingin terkesan lebih rajin membersihkan rumah orang lain (DPR) daripada membersihkan rumahnya sendiri. Sebab itu, pihaknya hanya pasif terkait kasus itu. Dahlan mengaku harus 'bersih-bersih' rumah sendiri (BUMN) yang juga dianggap sarang korupsi.

Kalau memang ada oknum petinggi BUMN yang melakukan kongkalikong dengan DPR, Dahlan akan memberi sanksi pada yang bersangkutan. "Ya, saya ganti minimal," ungkap dia.

Dahlan mengaku siap jika DPR berniat memanggilnya. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban menteri dipanggil DPR datang. Namun, Dahlan tidak membantah dua kali pemanggilan DPR ke dirinya tidak dapat dipenuhi. Alasannya, kata dia, pemangggilan pertama, Dahlan masih berada dalam perjalanan dari luar kota. Sedang pemanggilan kedua, undangan yang diberikan padanya ternyata salah.

Terkait anggota DPR yang akan menggugat balik, Dahlan Iskan tidak keberatan. Menurutnya itu hak anggota DPR. Dahlan mengaku tidak melakukan persiapan apa-apa jika ada yang ingin menggugatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika