REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Parlemen, Sebastian Salang, meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk membuat inventaris politisi (anggota DPR) yang memiliki aset di BUMN.

Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya intervensi birokrasi. Pasalnya, apa yang dilakukan Dahlan saat ini dengan mengungkap tujuh anggota DPR 'pemeras' BUMN menjadi pintu masuk untuk mendalami semuanya.

Termasuk inventaris keterlibatan anggota DPR dengan perusahaan BUMN, karena sebagai menteri, Dahlan memiliki kewenangan meminta data tersebut.

"Dahlan harus buat inventaris politisi (anggota DPR) yang punya urusan dengan gas. Ada nggak politisi berurusan soal minyak, batu bara dan lainnya," kata Sebastian dalam diskusi polemik Sindoradio di Jakarta, Sabtu (10/11).

Mantan Dirut PLN tersebut diminta untuk membuka dan mendalami kasus praktik kongkalikong ini. Yakni, membuka semua anggota DPR yang punya bisnis di BUMN.

Hal ini penting dilakukan Dahlan jika serius menanggapi kasus ini sebagai tindak lanjut. “Ini memungkinkan karena Pak Dahlan punya kewenangan untuk itu. Dan memang harus dibuka semuanya, jangan setengah-setengah," saran Sebastian.

Hal ini didukung juga oleh anggota Komisi VI DPR, Hendrawan Supratikno, bahwa Dahlan harus segera membuat inventaris anggota DPR yang memiliki aset bisnis BUMN. "Kami ingin Dahlan melakukan inventarisasi bisnis BUMN yang dimiliki anggota DPR," ujarnya.

Sebab, hal ini penting dilakukan agar kasus ini selesai dan menunjukkan bahwa DPR mendukung pembersihan praktik kongkalikong antara anggota dewan dengan BUMN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika