REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia harus mencegah kasus pemerkosaan terhadap warga negara Indonesia (WNI) terulang kembali di Malaysia, dengan berinisiatif mengundang pemerintah Negeri Jiran membicarakan masalah tersebut.
"Masalah utama yang perlu dibahas adalah bagaimana warga negara Malaysia termasuk petugas dan pejabatnya tidak melakukan perendahan martabat terhadap WNI saat mereka berada di Malaysia," ujar dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/11).
Hikmahanto menilai perendahan martabat oleh warga setempat terjadi karena banyak WNI yang melakukan pekerjaan kasar dan pembantu rumah tangga. Sejauh ini menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah responsif menanggapi kasus dugaan pemerkosaan terhadap WNI yang bekerja di Malaysia.
Kemlu dan Perwakilan Indonesia di Malaysia menurut dia, sudah menyatakan akan melakukan pengawalan atas proses hukum yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap para pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan. Mengingat kejadian tersebut terjadi di Malaysia, maka secara hukum internasional otoritas Indonesia tidak dapat melakukan proses hukum.
"Pemerintah Indonesia harus menghormati kedaulatan Malaysia. Oleh karenanya pengawalan oleh pemerintah Indonesia sudah benar," ujar dia.
Dia mengatakan pengawalan tersebut dilakukan mengingat korban adalah WNI dan pemerintah perlu memastikan agar pelaku dilakukan proses hukum. Disamping itu pengawalan perlu dilakukan agar kemarahan publik di Indonesia dapat tersalurkan.
Namun dia menekankan bahwa masalah pemerkosaan WNI di Malaysia harus segera ditangani untuk mencegah kemarahan publik Indonesia meningkat menjadi konflik antar kedua negara. "Bahkan bila tidak tertangani maka cita-cita untuk membentuk masyarakat ASEAN akan sirna," kata dia.
Sebelumnya beredar kabar pemerkosaan yang dilakukan tiga oknum polisi Malaysia terhadap seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pada Ahad (11/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika