REPUBLIKA.CO.ID, Polemik BUMN sebagai ‘sapi perah’ anggota DPR menjadi topik hangat dibicarakan publik. Menteri Negara BUMN saat ini, Dahlan Iskan, lewat langkah kontroversial diberitakan media sedang berseteru dengan wakil rakyat terkait isu pemerasan tersebut

 Mantan Mentri BUMN, Tanri Abeng juga tidak menafikan bahwa tawaran ‘kong kalikong’ pejabat politik dengan BUMN itu pasti ada. “Bukan hanya kalangan elit politik, tapi semua yang punya kekuasaan. Misal, pemerintah daerah bila proyeknya di daerah," kata Tanri.

Namun, imbuh Tanri, ketika direksi BUMN mengatakan ‘saya bekerja untuk rakyat, bos saya cuma satu yaitu mentri BUMN' maka hal tersebut tidak akan terjadi. "Sekarang kan banyak BUMN yang bosnya banyak. Karena direksi itu juga ingin memperoleh proteksi. Jadi dia lari kemana-mana dan banyak bosnya.” Jelasnya

Dalam acara Media briefing World Islamic Economic Forum, Selasa (13/11) yang diselenggarakan di Four Season Hotel Kuningan, Tanri mengungkapkan situasi itu juga terjadi pada masa ia menjabat menteri BUMN.

BUMN, ujar Tanri, sangat menarik bagi sejumlah kalangan baik untuk berbisnis atau memperoleh manfaat dari bisnis BUMN. Karena itu, imbuhnya aturan dan perintah dari pusat harus tegas.

"Waktu saya jadi mentri, enam bulan sebelum pemilu di tahun 1999, saya sudah mengeluarkan surat instruksi kepada semua BUMN yang isinya BUMN tidak boleh meladeni kepentingan individu atau partai apa pun. Padahal waktu itu golkar masih dominan.” Jelasnya.

“Jadi kalau mau meniadakan kong kalingkong, sederhana saja. Pertama semua BUMN harus menyadari bahwa mereka hanya punya satu bos, yaitu mentri negara BUMN. Mereka tidak akan diganti atau dipecat selain oleh keputusan mentri BUMN.

Kedua, mentri BUMN tidak bisa di interfensi oleh siapapun. "Karena BUMN adalah aset milik negara dan rakyat yang harus dikelola dengan baik."

Ikuti Whatsapp Channel Republika