REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan dugaan korupsi penggelembungan anggaran pembangunan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Praktik itu diduga melibatkan tiga kementrian negara, ketua fraksi, serta anggota DPR dan staf ahli fraksi.
Wakil Presiden. RI periode 2004-2009 , Jusuf Kala (JK) mendukung sikap sekretaris kabinet. Di Mesjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/11) JK menegaskan keterbukaan seperti yang dilakuan Dipo Alam adalah salah satu harapan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi.
"Bagus, saya kira bagus dan itu dibuka, hanya keterbukaanlah harapan kita, dan dibuktikan itu lebih bagus, hanya itu caranya. Dengan cara itu KPK mudah bekerja," kata dia.
JKmengatakan sewaktu dirinya menjabat Wapres, memang ada beberapa menteri yang tersandung kasus korupsi. Ia mencontohkan beberapa bukti yang menguatkan pernyataannya tersebut adalah dengan banyaknya menteri hingga kepala daerah2 yang ditangkap saat dirinya menjabat Wapres.
"Waktu itu buktinya banyak menteri ditangkap, gubernur juga," ujarnya.