REPUBLIKA.CO.ID,NEWYORK -- Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui kegagalan Serius dalam melindungi warga sipil dari perang saudara di Sri Lanka beberapa bulan terakhir. Laporan yang dilansir Rabu (14/11) tersebut menyatakan kegagalan upaya badan dunia telah mengakibatkan penderitaan bagi ratusan ribu jiwa.
Sektretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon mengatakan, laporan tersebut telah membuat kesimpulan kegagalan PBB. Seluruh jajaran PBB telah gagal memainkan peran untuk melindungi warga Sri Lanka.
"Laporan ini menyimpulkan bahwa sistem PBB gagal memenuhi tanggung jawabnya, khususnya peran sekretariat, badan dan program dari Tim Negara PBB, serta anggota Dewan Keamanan dan Dewan Hak Asasi Manusia," ujarnya dalam sebuah pernyataan.
Ban mengatakan, kegagalan tersebut telah menyebabkan dampak yang besar. Oleh karenana itu, PBB akan menjadikannya bahan pelajaran. Laporan tersebut pun merekomendasikan sebuah kajian komprehensif terkait pelaksaan mandat PBB untuk kemanusiaan dan perlindungan.
"Temuan ini memiliki implikasi yang mendalam untuk pekerjaan kami di seluruh dunia, dan saya bertekad bahwa PBB mengambil pelajaran yang tepat dan melakukan yang terbaik untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat dunia, terutama yang terjebak dalam konflik yang membutuhkan bantuan. (Publikasi laporan) sebagai transparansi dan
akuntabilitas, ini sangat penting untuk legitimasi dan kredibilitas PBB," kata Ban dalam pernyataan dikutip dari web resmi PBB.
Kegagalan PBB tersebut bukanlah kali pertama. Sebelumnya PBB juga dinyatakan gagal dalam mengatasi konflik Genocide di Rwanda dan pembantaian ribuan muslim di Srebrenica Bosnia pada tahun 1995.
Perang sipil mematikan terjadi di Sri Lanka selama hampir tiga dekade. Hingga Mei 2009, pasukan pemerintah Sri Lanka menyatakan kemenangan atas oposisi Macan Pembebas Tamil Eelam (LTEE) setelah konflik terus berkecamuk dan menumpahkan banyak darah. Muncul dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional selama beberapa bulan terakhir konflik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika