REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Achmad Basarah, menyatakan masyarakat harus mengetahui siapa saja pihak yang merekomendasikan grasi untuk terpidana narkoba, Meirika Franola (Ola).

Publik nantinya akan menilai apakah perekomendasi grasi ini berkomitmen memberantas narkoba atau sebaliknya.

"Yang jelas publik akan menilai," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP ini, saat dihubungi, Kamis (15/11).

Kecaman bisa jadi salah satu bentuk penilaiannya. Masyarakat selama ini selalu menjadi target narkoba. Mereka selalu ditargetkan menjadi pecandu agar angka pengkonsumsi narkoba terus meningkat.

Di saat seperti itu, terpidana kasus narkoba yang seharusnya dihukum mati, Meirika Franola dan Deni Setia Maharwa, justru diberikan grasi oleh Presiden SBY. "Ini mengecewakan dan sangat memukul hati publik," imbuhnya.

Basarah menyatakan harus ada audit pemberian grasi. Dokumen dan rekaman rapat harus diungkap sehingga akan diketahui siapa saja yang menyetujui. "Mereka yang menyetujui harus diselidiki lebih lanjut apa motifnya. Jika terindikasi ada pelanggaran tindak pidana maka harus ditindak," tegas Basarah.

Sejak awal, pemberian grasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Ola memang kontroversial. Baru saja memperoleh keringanan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup yang diterima Franola, dia justru diduga diduga menjadi otak dalam penyelundupan sabu 775 gram dari India.

Ikuti Whatsapp Channel Republika