REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam bersikeras enggan menyebutkan nama-nama tiga kementerian yang terindikasi melakukan praktek kongkalikong anggaran. Ia menilai lebih baik aparat penegak hukum yang mengumumkan kepada publik.

 Apalagi ia sudah menyerahkan dan melaporkan dugaan kongkalikong anggaran tersebut kepada KPK.

“Saya ini bukan penegak hukum. Kalau konteksnya proses hukum, biarlah nanti KPK yang mengumumkan. Jadi saya tidak akan sebut siapa, tetapi yang saya kasih ke KPK itu ada namanya," katanya.

Menurut Dipo bila sampai KPK yang mengungkapnya ke publik itu lebih baik karena mereka yang melihatnya.

Ia membantah keengannya mengungkap tiga kementerian itu karena tidak berani, melainkah karena hal tersebut bukan ranahnya. “Bukan saya tidak punya keberanian untuk itu, tapi saya menjaga diri. Setkab ini bukan penegak hukum," katanya.

Seperti diberitakan, Seskab mendapatkan laporan dari sejumlah PNS yang menduga adanya kongkalikong anggaran di kementerian tempat mereka bekerja. Disebutkan adanya oknum DPR, ketua fraksi, bahkan staf khusus menteri terlibat dalam upaya melanggengkan proyek.

Selang beberapa hari kemudian, Dipo melaporkan adanya dugaan kongkalikong tersebut kepada KPK. Disebutkan ada tiga kementerian yang dilaporkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika