REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet, Dipo Alam menegaskan tugasnya adalah manajemen kabinet, apa yang diarahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dilaksanakan menteri-menteri atau anggota kabinet sampai esleon I-nya.

Karena itu, Surat Edaran Seskab Nomor 542 yang diterbitkannya, mengajak agar jajaran pemerintahan mengawal APBN. Surat itu tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Pusat, tetap juga kepada Pemerintah Daerah, Gubernur dan Bupati, melalui Mendagri.

"Tujuannya adalah untuk mengawal APBN 2013, bukan untuk mencari pesakitan-pesakitan," kata Dipo di Jakarta, Jumat (16/11).

Polemik dimunculkan Dipo yang menuding soal adanya fraksi-fraksi di DPR yang melakukan kongkalikong APBN dengan kementerian. Meski didesak dan sudah ada isu yang menyebut kementerian yang dimaksud, Dipo bersikeras enggan memaparkannya ke depan publik. (baca: Dipo Alam Bantah Cari Sensasi).

Dipo ogah membenarkan atau membantahnya nama-nama tiga kementerian yang sudah ramai disebut di berbagai media termasuk media sosial. Baginya, itu adalah domain KPK bukan domain Seskab.

"Saya tetap mengunakan azas praduga tak bersalah, bahwa ada yang sudah dapat dari Twitter, email, atau SMS, itu biarlah orang menebak-nebak. Saya tidak mau menyebut kementerian mana,” ujar Dipo menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika