REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Klise. Begitu tanggapan pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ary Dwipayana soal pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Dipo menyebut kongkalikong antara legislatif dan eksekutif menggelapkan dana APBN bertujuan menunjang biaya kampanye partai.
"Pernyataan Dipo itu klasik. Sudah menjadi rahasia umum," kata Ary kepada Republika, Jum'at, (16/11).
Kongkalikong legislatif dan eksekutif terjadi lantaran pembagian kekuasaan (power sharing) dalam kabinet tidak berdasarkan asas right man on the right place. Pembagian kekuasaan lebih didasarkan pada konsensus politik antara presiden dan partai koalisi.
Di samping itu, pembagian kekuasaan juga didasarkan pada asas balas budi presiden ke orang-orang yang pernah berjasa selama kampanye. Ary menyebutnya sebagai politik akomodasi. "Akibatnya terjadi semacam kaplingisasi posisi strategis baik di kementerian maupun BUMN," katanya.
Pernyataan Dipo dilihat dalam dua persepspetif. Pertama, Dipo sedang berupaya membentuk citra SBY sebagai presiden yang berkomitmen membersihkan korupsi di kabinetnya.
Kedua, pernyataan Dipo merupakan serangan ke partai politik jelang Pemilu 2014. Ary menyatakan jelang Pemilu 2014, partai-partai semakin gencar mengeksploitasi kader-kader mereka yang duduk di posisi "basah" kementrian maupun kabinet. "Ucapan Dipo mempersempit ruang gerak kader partai politik melakukan kongkalikong keuangan," terang Ary.
Dampak lain dari pernyataan Dipo menurut Ary adalah rusaknya hubungan antara DPR dan pemerintah. Tak cuma itu ketegangan baru antara partai koalisi dengan partai pemerintah (Demokrat) bakal kembali tercipta. "Ini tak efektif stabilitas pemerintahan SBY yang tinggal dua tahun lagi," katanya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait meminta semua pihak berpikir positif terhadap pernyatan Dipo Alam. Menurut lelaki yang akrab disapa Ara ini, pernyataan Dipo tak perlu dipolemikan. Pasalnya Dipo bukan sekadar sesumbar, tapi juga melaporkan kekeliruan yang dia ketahui ke KPK. "Langkah Dipo lapor ke KPK sudah bagus. Kita positif thingking saja," katanya.
Ara mengatakan PDI Perjuangan tidak merasa menjadi bagian dari partai politik yang disebut Dipo. Ini karena selama dua periode pemerintahan SBY, PDI Perjuangan konsisten berdiri di garis oposisi. Soal pembiayaan partai, Ara mengatakan PDI Perjuangan mengandalkan sumbangan para anggota dan simpatisan. "Keuangan PDI Perjuangan dibangun lewat gotong royong iuran anggota dan simpatisan," katanya.
Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan, M Rommahurmuziy (Rommy) meminta Dipo Alam tak terlalu banyak bicara di publik soal hal-hal yang berpotensi menciptakan kegaduhan politik. Menurut Rommy, jika Dipo bisa membuktikan ucapannya, cukup informasi disampaikan ke penegak hukum. "Dipo jangan kebanyakan statement karena akam menambah kegaduhan," katanya.
Menurut Rommy di periode kedua pemerintahan SBY, kegaduhan politik semakin sering terjadi. Ini lantaran para pembantu presiden sering over laping (keluar jalur) dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Situasi seperti ini menurut Rommy hanya akan merugikan partai politik. Masyarakat akan menilai partai sebagai tempat kegaduhan bukan penghasil negarawan.
Pada akhirnya Rommy menyatakan sulit dipungkiri pernyataan Dipo memiliki muatan politis. Pasalnya pernyataan yang dilontarkan Dipo bertepatan maraknya wacana yang menyudutkan citra Presiden SBY dan Partai Demokrat. "Terutama kritik yang menyangkut pemberian grasi ke terpidana mati Narkoba, audit BPK di kasus Hambalang, dan kasus inefisiensi PLN," katanya.
Politikus senior Partai Demokrat, Soetan Bhatoegana malah mendukung pernyataan Dipo Alam. Menutu Soetan pernyataan Dipo bagus untuk membongkar berbagai akar persoalan korupsi yang selama ini hanya menjadi rahasia umum.
Soetan menolak jika partainya disebut memiliki kepentingan atas pernyataan Dipo. Menurut Soetan Partai Demokrat sudah cukup mampu melakukan aktivitas politik dari iuran anggota dan simpatisan. "Biarkan Pak Dipo membongkar itu (kongkalikong)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika