REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Ternyata, bukan hanya tiga kementerian saja yang diduga melakukan praktik kongkalikong anggaran. Sekretaris Kabinet (Seskab) menyatakan masih ada tambahan kementerian lainnya.

"Ada dua tambahan kementerian, saya akan laporkan sesudah saya pulang dari Kamboja," katanya akhir pekan ini.

Sebelumnya, Dipo menyebut ada tiga kementerian. Hal itu berdasarkan laporan sejumlah PNS di kementerian yang bersangkutan. Ia pun telah menyerahkan laporan itu ke KPK. Hanya saja, Dipo bersikeras tidak mau menyebut identitas kementerian yang dimaksud.

Meskipun beberapa media ataupun jejaring sosial sudah berspekulasi. Ia hanya memberikan petunjuk jika kementerian yang dimaksud bukanlah Kementerian Koordinator, melainkan kementerian teknis yang memiliki alokasi anggaran yang cukup besar.

"Tidak mungkin saya menyebut itu (identitas kementerian). Itu tebak-tebakan saja. Saya tidak pernah nyebut. Saya menggunakan azas praduga tak bersalah," katanya.

Ia lagi-lagi menekankan akan lebih baik jika penyebutan identitas itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK atau Badan Kehormatan (BK) DPR. "Kalau KPK menyebutkan, atau BK DPR itu gak apa-apa," katanya.

Dipo pun mengaku bersedia jika diundang oleh DPR untuk memaparkan laporan yang diterima dan diteruskan ke KPK itu.

“Saya akan datang dengan senang hati. Tapi saya tidak akan mau mengharap meraka mengundang-undang saya. Tapi kalau kesempatan itu ada, saya akan kemukakan apa adanya, apa yang saya diskusikan dengan para pejabat tersebut, termasuk dengan para menterinya, atau dengan KPK,” lanjut Dipo.

Jika diundang, ia juga akan akan meminta kepada DPR agar janganlah kita membiarkan oknum-oknum tersebut. Yang paling penting, lanjutnya, adalah ia menginginkan agar APBN bisa dikawal oleh semua pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika