REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH – KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh menilai penting isu sengketa Laut Cina Selatan. Namun, isu itu takkan mendominasi konferensi tingkat kepala negara tersebut.

‘’Isu itu tidak akan mendominasi,’’ ujar Menlu RI Marty Natalegawa, Sabtu (17/11), seperti dilaporkan wartawan Republika, Arys Hilman, dari Phnom Penh, Kamboja.

Setelah kebuntuan pada pertemuan tingkat menteri pada pertengahan 2012, ASEAN merintis kembali pembahasan sikap atas sejumlah sengketa wilayah.

Indonesia mengajukan Zero Draft yang mengandung semangat mencegah konflik di kawasan tersebut. Tertuang dalam usulan Code of Conduct, Pemerintah RI menghendaki agar negara-negara yang terlibat sengketa wilayah tidak bersikap agresif. Kapal-kapal yang memasuki kawasan sengketa juga diimbau untuk tidak berbuat sesuatu yang membahayakan perdamaian dan harus mencegah terjadinya insiden.

Menurut Marty, negara-negara ASEAN dan Cina yang terlibat sengketa wilayah hendaknya membangun semangat saling percaya. Dengan Code of Conduct usulan RI, mereka juga harus menghindari konflik. Bila terjadi konflik, harus ada kesepakatan untuk mengelolanya bersama-sama.

Marty menekankan pentingnya diplomasi dalam sengketa tersebut. ‘’Kalau ada konflik, diplomasi yang berjalan, bukan saling menyalahkan,’’ katanya. Ia berharap Negara-negara yang terkait sengketa wilayah tidak mengedepankan megaphone diplomacy yang malah akan memperumit situasi.

Sejumlah negara ASEAN terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk dengan negara Cina yang berkeras menjadikan isu itu sebagai persoalan Cina-ASEAN. Cina menginginkan pembahasan hanya dengan negara-negara yang bersengketa secara sendiri-sendiri. Sengketa kawasan, antara lain, melibatkan Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika