REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam telah menyerahkan dokumen dugaan kongkalikong yang dilakukan oleh tiga Kementerian, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (14/11) lalu. Di antara tiga Kementerian tersebut, terdapat menteri dari kader PKS.

Menanggapi hal itu, PKS mengaku akan meminta penjelasan dan klarifikasi dari Menterinya (Mentan) tersebut. Namun, hal itu dilakukan jika sudah terbukti dan jelas.

"PKS pasti akan minta penjelasan dan klarifikasi dari Menterinya, jika sudah pasti, Kalau belum pasti kenapa harus minta klarifikasi dan penjelasan," ujar Ketua DPP PKS Jazuli Juwaeni, Ahad (18/11).

Pasalnya, kata dia, PKS tidak ingin mengambil langkah hanya berdasarkan isu tapi, harus sesuai fakta dan bukti yang akurat. Karena, tiga Kementerian termasuk Kementan masih diproses KPK.

Untuk itu, pihaknya, lanjut Jazuli, akan memberi kesempatan dan mendorong KPK untuk menuntaskan kerja terkait hal tersebut. Sebab, jika terbukti secara hukum, harus segera diproses.

"Tentu siapapun tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, tapi kalau tidak terbukti sebaiknya harus diclearkan nama baik Kementerian itu, agar tidak jadi bulan-bulanan dan bisa bekerja secara baik untuk membangun negri ini sesuai tupoksinya," jelas Jazuli.

Meski begitu, partainya, kata dia, akan selalu mendukung siapapun termasuk Dipo Alam untuk menuntaskan korupsi di kalangan Pemerintah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika