REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan persepsi negatif publik terhadap DPR tak lepas dari gencarnya pemberitaan media saat mengabarkan kesalahan anggota DPR.
Tak jarang media menghakimi kesalahan seseorang, tanpa memberi ruang pembelaan (konfirmasi). Alhasil terjadi generalisasi dari kesalahan oknum ke kesalahan institusi.
"Media cetak dan elektronik begitu gencar memberitakan perilaku oknum (DPR)," kata Tjahjo saat dihubungi Republika, Senin (19/11).
Media mestinya tidak gampang menghakimi perilaku negatif oknum DPR sebagai kesalahan institusi. Betapapun, institusi DPR merupakan bagian dari pilar demokrasi. DPR, kata Tjahjo memiliki fungsi penting sebagai penyeimbang tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan eksekutif.
"DPR salah satu pilar demokasi yang berfungsi mengawasi pemerintahan, anggaran negara, dan membuat aturan (legislasi)," kata Tjahjo.
Politikus yang sudah menjabat anggota DPR selama 25 tahun ini sendiri menghargai hasil survei LSI. Menurutnya, survei itu mesti menjadi masukan bagi lembaga DPR dan anggotanya introspeksi diri.
Selain itu partai politik juga harus menyikapi survei dengan merekrut calon-calon anggota DPR yang amanah melaksanakan kepercayaan rakyat.
Sebelumnya Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas orang tua di Indonesia tak ingin anak mereka menjadi anggota DPR. Selain itu kebanggaan menjadi anggota DPR juga berkurang di masyarakat.