REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BP Migas) selama ini ditengarai menjadi lembaga yang justru lebih menguntungkankan pihak asing daripada perusahaan Nasional dalam hal pemanfatan kekayaan alam Indonesia.
Pasalnya, tidak sedikit kontrak kerja sama yang di buat dalam pengelolaan Migas justru dinilai menguntungkan kontraktor-kontraktor asing.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Kepala BP Migas, Priyono, langsung menolak dengan tegas anggapan yang diarahkan terhadap lembaga yang pernah dipimpinnya tersebut.
Menurutnya, BP Migas dalam menjalankan kegiatan selalu sesuai peraturan perundang-undangan dan telah berkontribusi besar bagi keuangan Negara.
"Banyak yang bilang BP Migas tidak memberikan kontribusi besar bagi Negara, saya katakan APBN itu kita selalu memberikan pemenuhan kok," ujarnya dalam Dialog Kenegaraan, di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (21/11).
Menurutnya, masyarakat terlalu terbawa opini seolah-olah BP Migas adalah perampok yang menyedot uang rakyat tanpa ada lembaga yang dapat membatasi langkah dari BP Migas.
"Kami dikatakan merampok seakan-akan tidak ada institusi mengawasi BP Migas, kan ada BPK dan BPKP yang selalu mengaudit apa yang kami kerjakan serta ada DPR RI yang secara rutin mengawasi,"tambahnya.
Priyono, jutru beranggapan bahwa cibiran yang dialamatkan kepada BP Migas adalah perbuatan yang tidak fair, karena sesungguhnya BP Migas hanyalah produk dari Pemerintah dan DPR RI. Sehingga ia menyesalkan kesalahan yang ditujukan sepenuhnya kepada BP Migas.
"Ini kan produk UU kita BP Migas hanya melaksanakan saja, kita itu dibentuk Pemerintah dan DPR RI masa anak yang dihukum, itu kan salah orang tuanya," tandas Priyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika