REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan mengubah kurikulum Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2013 mendatang. Besarnya anggaran pergantian kurikulum pendidikan nasional menelan angka ratusan miliar. Karena itu, perubahan ini diimbau tidak berakhir sia-sia.

“Pergantian kurikulum pendidikan nasional itu tidak gratisan. Saya berharap besarnya anggaran penyempurnaan kurikulum pembelajaran dan pembukuan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan nasional tahun 2013 berbanding lurus dengan output yang akan didapatkan,” kata anggota Komisi X DPR Herlini Amran, Senin (26/11).

Anggaran sebesar Rp 171 miliar itu dimasukkan ke Direktorat Badan Penelitian Dan Pengembangan. Usulan peningkatan menjadi sebesar Rp 179 miliar bakal lagi pada tahun 2013 oleh Kemendikbud.

Mencermati itu, Herlini meminta Mendikbud memberikan laporan evaluasi perkembangan kurikulum pendidikan yang lalu kepada Panja Kurikulum Komisi X DPR sebelum menjelaskan kepada publik setiap hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan yang dibiayai anggaran tersebut.

“Ini menjadi penting sebagai evaluasi bahwa KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) memang telah diteliti layak disempurnakan,” ujarnya.

Legislator PKS ini melihat, jika evaluasi berbasis riset itu tidak dilakukan, akan terjadi konsepsi keliru penyusunan kurikulum. Dia khawatir, produk itu akhirnya prematur lagi seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya.

“Atau mungkin benar adanya, kurikulum baru itu, ya proyek buku baru Kementerian. Seperti saat Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) kemarin menyatakan bukunya sudah siap dicetak. Padahal belum ada evaluasi kurikulum lama, begitupun kurikulum baru belum di uji publik dan sempurnakan lebih lanjut,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika