REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku akan mengotak atik penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar cukup hingga akhir tahun. Bahkan jika memang akan habis 24 Desember nanti, Pertamina akan diminta tetap menggelontorkan BBM bersubsidi.
"Mau tidak mau negara harus berjalan," tegasnya pada wartawan sebelum memulai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (26/11). Bisa saja Pertamina akan diperintahkan tetap menyalurkan BBM bersubsidi meski itu di luar kuota yang disetujui pemerintah dan DPR.
Namun, ia tetap meminta masyarakat segera berpindah ke BBM non subsidi seperti pertamax. Bila ini dilakukan, pasokan yang ada pasti dijamin aman hingga akhir tahun.
Sebelumnya, Pertamina sudah menyetop program pembatasan BBM bersubsidinya yang dilakukan sejak 19 November lalu. BUMN itu mengaku secara resmi sudah membatalkan aturan pengendalian itu Ahad, 25 November kemarin.
Menurut Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir, keputusan ini diambil setelah melihat dampak di lapangan, dimana telah terjadi antrian panjang di sejumlah kota.
Karenanya, kini Pertamina mengharapkan dukungan dari seluruh stakeholder terkait pasokan BBM bersubsidi. Pasalnya pengaturan BBM bersubsidi, Ali mengaku premium dan solar dipastikan habis 24 Desember hingga 26 Desember nanti.
Semula dalam APBN 2012 kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta kl. Namun pada September 2012 kemudian ditambah sebesar 4,04 juta KL menjadi total 44,04 juta kl.
Sebesar 43,9 juta kl penyaluran menjadi tanggung jawab Pertamina. Di mana Pertamina berhak menyalurkan 27,8 juta kl premium, 14,9 juta kl solar, dan 1,2 juta kl minyak tanah (kerosene).
Hingga 20 November 2012 realisasi penyaluran BBM bersubsidi masing-masing mencapai 24,9 juta kl premium. Sedangkan solar 13,7 juta kl dan minyak tanah 1,1 juta kl.
Terjadi over kuota 1,1 persen untuk premium dan empat persen untuk solar. Untuk premium misalnya, berarti hanya ada 3,1 juta kl premium yang bisa disalurkan untuk seluruh provinsi di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika