REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --  Politik dalam pemilihan kepala daerah diharap tidak menyulut  konflik di kawasan transmigrasi. Pasalnya politik dalam Pilkada  sering mengangkat isu permasalahan di kawasan transmigrasi sehingga sering memicu terjadinya konflik sosial di kawasan tersebut. Banyak konflik di daerah-daerah lahan transmigrasi yang diakibatkan oleh panasnya pilkada," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, Senin (26/11).

Dirinya berharap Pilkada tidak terimplikasi kepada potensi-potensi konflik termasuk konflik lahan transmigrasi. Muhaimin mengajak berbagai pihak terlibat untuk menghindari berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan konflik di kawasan transmigrasi.

Ada lima tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan transmigrasi ke depan. Tantangan tersebut adalah peluang berusaha dan kesempatan kerja, produktivitas masyarakat transmigrasi, integrasi kawasan, kesenjangan antar wilayah dan tata kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Muhaimin mengakui banyak kendala yang harus dihadapi dalam menjawab tantangan tersebut. Diantaranya  masih kurang akuratnya informasi tentang lahan yang memenuhi kriteria clear n clean (tidak bermasalah). Ini disebabkan masih adanya tumpang tindih penggunaan lahan dan beban pertanahan terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

Selain itu, masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai di permukiman transmigrasi. Kualitas sumber daya manusia juga masih harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah penempatan. Ditambah lagi masih belum fokusnya pemerintah daerah penerima terhadap program transmigrasi dan belum terencana dengan baik pembangunan permukiman transmigrasi. Untuk menangani semua kendala ini dibutuhkan dukungan dan koordinasi dari aparat terkait. "Baik itu dari pemerintah daerah penempatan, pemda penerima, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, masyarakat dan swasta," kata Muhaimin.

Dia berujar keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi erat kaitannya dengan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan dukungan dari semua pihak. Penyelenggaraan transmigrasi, kata Muhaimin merupakan salah satu solusi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Program transmigrasi diklaim tidak hanya meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat, tetapi juga pemeratan pembangunan. Muhaimin berharap ke depannya, pembangunan permukiman transmigrasi dilakukan dengan lebih matang. "Supaya permasalahan-permasalahan terkait lahan tidak terulang dan tidak merugikan warga transmigran," ujarnya. (adv)

Ikuti Whatsapp Channel Republika