REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Hamas, Khaled Meshaal, Senin, memberitahu Presiden Palestina, Mahmud Abbas, gerakannya mendukung upaya Palestina meningkatkan kedudukannya di PBB.
Tapi, pernyataan itu, didukung pernyataan sama dari anggota lain biro politik Hamas di pengasingan, tampak bertentangan dengan perasaan diungkapkan anggota Hamas di Jalur Gaza.
"Khaled Meshaal mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, menegaskan Hamas menyambut langkah ke PBB untuk menjadi negara pengamat," kata pernyataan itu.
Pernyataan itu, yang keluar hanya tiga hari sebelum Abbas meminta Majelis Umum PBB di New York meningkatkan perwakilan Palestina, muncul sesudah anggota Hamas di Gaza pada pekan lalu membantah memberi dukungan kepada presiden itu.
Tapi, baik Meshaal maupun sesama anggota biro politik, Izzat Rishq, Senin, menyatakan mendukung langkah itu, meskipun mereka memperingatkan seharusnya tidak mengompromikan kelestarian dan hak Palestina.
"Langkah ini harus dalam kaitan pandangan dan strategi bangsa untuk menjaga kelestarian dan hak bangsa dan berdasarkan atas unsur kekuasaan di tangan rakyat Palestina, yang pertama adalah unsur perlawanan," kata pernyataan Meshaal.
Dalam pernyataannya, Rishq mengatakan menyambut upaya di badan dunia tersebut, tapi memperingatkan itu jangan mengorbankan atau mengkompromikan setiap jengkal tanah Palestina dari laut (Tengah) ke sungai (Yordan).
Pada Kamis, gerakan di Gaza membantah laporan, Perdana Menteri Hamas, Ismail Haniya, memberi dukungan untuk upaya di bidang dunia itu dalam pembicaraan telepon dengan Abbas.
"Itu tidak benar," kata juru bicara Hamas, Taher Nunu, dalam pernyataan pada Kamis malam, dengan menambahkan bahwa media harus lebih berhati-hati.
Abbas dijadwalkan meminta kedudukan negara pengamat bagi Palestina pada Kamis, sedikit lebih dari setahun setelah upaya gagal mendapatkan keanggotaan negara penuh.
Upaya itu terhenti di Dewan Keamanan PBB, karena dihalangi Amerika Serikat, anggota tetap dan pemegang hak tolak di dewan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika