REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis pada Selasa (28/11) menegaskan kembali sikap konsisten mereka mendukung Palestina meningkatkan statusnya di Perserikatan Bangsa Bangsa pada sidang Majelis Umum pekan ini.

Menteri Luar Negeri Laurent Fabius mengemukakan kepada Majelis Nasional bahwa Prancis, salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, akan menyetujui permintaan status "negara peninjau non-anggota" bagi Palestina.

"Anda tahu bahwa selama bertahun-tahun sikap konsisten Prancis mengakui negara Palestina," katanya mengulangi kembali bahwa mantan presiden Prancis Francois Mitterrand mempertahankan sikap itu dalam pidatonya tahun 1982 di parlemen Israel.

Sikap itu tidak berubah bahkan selama masa jabatan mantan presiden Nicolas Sarkozy ketika Palestina diterima menjadi anggota anggota UNESCO tahun lalu, katanya dan menambahkan pengakuan atas Palestina adalah salah satu bagian penting kampanye presiden Prancis sekarang Francois Hollande.

"Karena itu mengapa ketika masalah itu diajukan pada Kamis dan Jumat, Prancis akan menanggapi dengan 'ya'", kata dia. 

Palestina memutuskan untuk menempuh pemungutan suara di PBB agar memperoleh status negara non-anggota di Sidang Majelis Umum, setelah proses perdamaian Timur Tengah tetap macet sejak Oktober 2010 akibat percekcokan mengenai masalah permukiman Yahudi.

Israel dan Amerika Serikat menentang upaya Palestina dan menuntut Palestina menyelesaikan konflik dengan Israel "melalui perundingan perdamaian langsung".

Ikuti Whatsapp Channel Republika