REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Anggaran dari pemerintah untuk partai politik dalam bentuk subsidi dinilai terlalu kecil. Dengan biaya pemilu yang mahal, wacana untuk meminta pemerintah menaikan anggaran bagi partai politik pun mencuat.

Dalam diskusi dan peluncuran buku Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan karya Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, penaikan dana bantuan keuangan untuk partai politik minta ditambah. Penulis yang juga peneliti Perludem mengatakan pemerintah hanya menyumbang 1,32 persen dari total kebutuhan belanja partai politik.

Kebutuhan itu meliputi operasional sekretariat, konsolidasi organisasi, pendidikan politik dan kaderisasi, unjuk publik, hingga perjalanan dinas. Ia beranggapan angka tersebut sangat kecil dan sudah saatnya bantuan keuangan itu ditingkatkan.

Kenaikannya bisa dilakukan secara bertahap menjadi 5 persen dari total belanja partai politik. “Itu sudah cukup,” katanya. Terlebih lagi, kata dia, jika melihat total APBN 2010 yang sudah menyentuh angka Rp1300 triliun. Dipaparkannya, nilai bantuan partai politik dari pemerintah hanyalah Rp 9,2 miliar.