Sabtu 01 Dec 2012 15:00 WIB

Dengan Sistem IT, Diyakini Penyaluran BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Djibril Muhammad
 Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar jenis pertamax akibat habisnya BBM bersubsidi di salah satu SPBU di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (26/11). (Republika/Agung Fatma Putra)
Sejumlah kendaraan antre mengisi bahan bakar jenis pertamax akibat habisnya BBM bersubsidi di salah satu SPBU di jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (26/11). (Republika/Agung Fatma Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPH Migas tengah menggagas penerapan sistem IT di sejumlah SPBU Pertamina. Hal ini agar subsidi BBM bisa tepat sasaran dan sesuai dengan yang berhak.  

Menurut pengamat perminyakan Maizar Rahman, sistem IT ini diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan angkutan umum. Nantinya akan ada semacam kartu yang berisi data-data kendaraan dan data tersebut terintegrasi dengan sistem IT yang telah dibuat.

"Dengan adanya sistem ini, saya yakin penyaluran BBM bersubsidi akan tepat sasaran sehingga masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dapat menikmati bbm dengan murah, dan saya optimis ini bisa berjalan dengan baik," ujar Maizar.

Lebih lanjut, Maizar menambahkan, uji coba penerapan sistem IT ini memang harus dilakukan secara bertahap dan perlu persiapan yang matang. 

Sebelumnya, Direktur BPH Migas, Djoko Siswanto, mengatakan, penerapan sistem IT ini merupakan upaya jangka menengah untuk  menyalurkan BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak. Sistem ini sudah mulai berjalan di Kalimantan, dan ke depan diharapkan bisa berjalan di seluruh Indonesia.

"Pertamina sudah uji coba di Kalimantan ada sekitar 112 SPBU yang sudah menggunakan IT, kami uji coba di Kalimantan karena kompetitornya lebih sedikit, mudah-mudahan bisa berjalan juga di daerah lain terutama Jakarta," ujar Djoko, Sabtu (1/12).

Namun, lanjut Djoko, sistem ini juga masih harus diperbaiki. Pertamina meminta waktu untuk memperbaiki sistem IT tersebut, tahun depan rencananya Pertamina akan menaikkan perangkat alfa untuk membangun sistem itu dengan dana sekitar Rp 800 miliar.

Djoko mengatakan, jika memang kebijakan tersebut disetujui DPR maka pelaksanaanya akan mudah. Selain itu, dengan penerapan sistem IT ini penyaluran BBM bersubsidi bisa diawasi.  

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement