REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan berang terhadap sejumlah kader yang dinilai "berkhianat" terhadap kebijakan partai menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013.
"Domain-nya semua ada pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah PAN Sulsel yang memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi kepada kader yang melawan kebijakan partai. Aturan sudah jelas diatur dalam tata tertib dan seharusnya diberi sanksi," tegas Taufik dalam Muskerwil PAN Sulsel di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, DPW PAN Sulsel punya tanggung jawab dan merupakan wilayah kerjanya dan berhak menjatuhkan sanksi kepada kader yang dianggap berkhianat. Sementara tugas DPP Pusat hanya menerima rekomendasi dari sikap DPW terhadap kader yang dianggap berkhiat.
Ada pun kader PAN melenceng dari kebijakan partai, kata dia, semuanya akan di nilai serta meminta ketegasan DPW agar menjatuhkan sanksi kepada kader yang berkhianat memilih calon lain. DPW PAN mengusung pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).
"Semua akan dikembalikan kepada kesadaran kader partai yang menginginkan kemenangan, kiranya pengurus partai dapat mengawal kebijakan DPP untuk memenangkan pasangan Sayang," tuturnya.
Senada Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah tegas untuk menegur kader partai yang dinilai berkhianat
"Kita tidak akan melakukan pemecatan, tapi kalau itu sudah terlalu berisiko maka kami akan mengambil sikap tegas yang sudah diatur dalam aturan main partai," katanya.
Ia juga menyebutkan, pihaknya akan memperingatkan apabila ada kader yang kedapatan memihak salah satu cagub dan cawagub Sulsel dan tidak bekerja memenangkan pasangan yang diusung PAN. Diketahui sejumlah kader PAN juga mendukung pasangan Ilham-Aziz (IA).
Ketua Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM-PAN) Kabupaten Jeneponto Asrul Lachmuddin menyatakan, saat ini ada 20 BM-PAN kabupaten kota yang siap bekerja, namun tidak sedikit kader yang dinilai bermain 'dua kaki'.
Untuk itu, pihaknya dilematis atas ketegasan DPW PAN, sebab sanksi tidak diterapkan sebagaimanamestinya karena diketahui BM PAN hanya turunan anak dari PAN itu sendiri.
"Tidak ada sanksi keras dari tingkat DPW hingga DPD, padahal jelas ditegaskan pada keputusan rakenas di Jakarta belum lama ini bahwa kader yang berkhianat akan dikeluarkan dalam sistem, tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan, ini menjadi dilema buat kita pengurus yang aktif," katanya mewakili BM PAN se Sulsel.
Dia berharap agar pengurus di tingkat DPW dan DPD segera memberikan ultimatum kepada kader yang secara nyata mendukung calon lain, sesuai dengan hasil rakenas di Jakarta lalu.
"Harapan kami DPW bersikap tegas, paling tidak memberikan teguran keras, sebab kami kader seharusnya tunduk dan patuh pada keputusan partai mengawal hasil rakernas lalu," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika