REPUBLIKA.CO.ID,jAKARTA--Israel menghentikan aliran dana pendapatan pajak bagi otoritas Palestina. Putusan itu diambil sebagai respons peningkatan status Palestina di PBB.
Dalam perjanjian perdamaian sementara kedua pihak, yang menurut Israel telah dilanggar Palestina karena secara sepihak meminta peningkatan status di PBB, pihak Israel akan mengumpulkan dana 100 juta dolar per bulan untuk diberikan kepada otoritas Palestina.
Tetapi pejabat Israel mengatakan, Palestina berhutang 200 juta dolar kepada Perusahaan Listrik Israel, sehingga uang itu akan dipotong dari penyaluran pajak.
Pemerintah Palestina yang kekurangan dana, memang sangat tergantung dari gaji untuk membiayai belanja pegawainya. Seorang pejabat senior Palestina, Yasser Abed Rabbo, mengatakan Israel bersalah atas "pembajakan dan pencurian" karena tidak memberikan dana itu.
Israel juga sebelumnya sempat berkali-kali menghentikan pendanaan kepada otoritas Palestina ketika ketegangan keamanan dan diplomasi meningkat, yang memicu kritik keras dari internasional, seperti halnya ketika badan PBB UNESCO memberikan Palestina keanggotaan penuh setahun lalu.
"Saya tidak akan mentransfer dana ke Palestina bulan ini. Dalam beberapa waktu ke depan pun kami berencana menggunakan uang itu untuk mengurangi hutang Otoritas Palestina terhadap perusahaan listrik dan sejumlah badan lainnya," kata Menteri Keuangan Yuval Steinitz di Radio Israel.
Kemenangan diplomatik Palestina di PBB merupakan kekalahan yang telak bagi Amerika Serikat dan Israel, yang keduanya merupakan penentang peningkatan status "peninjau non-negara" seperti Vatikan, menjadi "negara peninjau non-anggota" bagi Palestina di PBB.
Beberapa jam setelah pemungutan suara di Majelis Umum PBB itu, Israel langsung mengesahkan rencana 3.000 pemukiman baru di Tepi Barat dan Jerusalem Timur serta mempercepat rencana pengerjaan ribuan perumahan lainnya di lokasi sensitif yang dekat Jerusalem. Hal itu dianggap dapat mengubur harapan Palestina untuk menjadi sebuah negara.
Amerika Serikat mengatakan rencana ekspansi itu, yang juga mendapat penentangan keras dari negara-negara Eropa, merupakan aksi kontra-produktif terhadap upaya pemulihan kembali pembicaraan damai Israel-Palestina yang terhenti sejak 2010 lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika