REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengambil keputusan terkait kelanjutan proyek tansportasi massal berbasis rel Mass Rapid Transit (MRT) pada akhir tahun 2012.

"Kita lebih dulu dari Kuala Lumpur. Saya baru 5 minggu jadi Gubernur harus buat kalkulasi apakah membebani apa tidak," kata Jokowi saat bersilahturahmi dengan para pengurus RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Dewan Kota Kabupaten dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Lembaga Kemasyarakatan DKI di Istora Senayan, Ahad (2/12).

Ia mengatakan, Pemprov DKI menerapkan prinsip kehati - hatian dalam mengambil keputusan terkait nasib proyek MRT. "Akhir tahun ini akan diputuskan dengan segala risikonya. Kalau pemimpin nggak mau ambil risikonya nggak usah jadi pemimpin," ujarnya.

Jokowi menegaskan, proyek MRT berisiko tinggi bila diputuskan secara tidak cermat. Namun, ia siap menanggung risiko tersebut asalkan demi kepentingan masyarakat.

Karena itu dia akan mengkalkulasi proyek itu dengan cermat. "Tidak mengambil uang rakyat kenapa takut? Tapi prinsip kehati-hatian harus diutamakan. Saya harus hitung-hitung kalkulasi," tegasnya.

Jokowi mengaku tidak mau proyek MRT akan bernasib serupa seperti monorail, yang kajiannya telah dilakukan puluhan tahun, namun tetap mandek di tengah jalan.

"Kayak monorail sudah 20-25 tahun lalu direncanakan, cetak biru sudah ada. Kalau tidak segera diputuskan tidak akan jalan," ungkapnya.

Jokowi menuturkan, pihaknya hingga saat ini masih bernegosiasi dengan Menteri Keuangan terkait beban utang cukup tinggi atas pembangunan MRT yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

"Semula diusulkan pengembalian utang 70 persen ditanggung pemerintah pusat dan sisanya 30 persen oleh Pemprov DKI. Tapi, usulan tersebut ditolak oleh Kementerian Keuangan," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika