REPUBLIKA.CO.ID, MESIR -- Kepala Klub Hakim Mesir, Ahmed al-Zind, mengatakan anggotanya tidak akan mengawasi referendum rancangan konstitusi, di tengah konflik yang menegangkan antara presiden dan peradilan.
"Semua hakim Mesir dan Klub Hakim di luar ibukota telah menyepakati untuk tidak mengawasi referendum mengenai rancangan konstitusi dan untuk memboikot," kata Zind dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi MENA, Senin (3/12).
Sebelumnya pada Ahad (2/12) kemarin, pengadilan konstitusional tertinggi Mesir menangguhkan tugasnya tanpa batas waktu setelah protes oleh para pendukung Presiden Mesir Muhamed Mursi di luar kantor pusat pengadilan tersebut untuk mencegah hakim dari pertemuan.
Para hakim dijadwalkan untuk memutuskan apakah akan membubarkan majelis tinggi parlemen dan majelis konstituen yang lolos rancangan konstitusi. Beberapa kuasa hukum terkenal juga dipecat. "Pengadilan yang terdaftar secara mendalam merasa menyesal dan rasa sakit pada metode psikologis pembunuhan para hakimnya," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Aljazirah, Senin.
Pengadilan sebelumnya mengumumkan telah menunda keputusannya, menyalahkan tekanan dari pendukung pro-pemerintah. Tidak diketahui apakah tanggal yang baru diatur untuk diputuskan. Setiap putusan dari pengadilan akan menjadi tantangan langsung terhadap Mursi yang bulan lalu memberikan dirinya kekuasaan yang mendekati kekuasaan absolut, menempatkan dirinya dan Majelis di atas pengawasan apapun, termasuk oleh peradilan.
Setelah menerima salinan dokumen, Mursi telah mengumumkan pada Kamis bahwa referendum mengenai rancangan konstitusi akan diadakan pada Sabtu (15/12) mendatang. Mursi meminta seluruh penduduk Mesir utnuk mengambil bagian di referendum, apakah merek asetuju atau tidak dengan rancangan.
Jika disetujui, teks baru akan terjadi pada semua deklarasi konstitusi, termasuk keputusan Mursi, dan parlemen baru harus dipilih dalam waktu 60 hari. Sementara itu, pengunjuk rasa anti Morsi terus menduduki Tahrir Square, Kairo pada hari Ahad (2/12) waktu setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika