REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Rencana Israel melanjutkan proyek pemukiman di Yerusalem Timur mendapat kecaman keras dari negara-negara Eropa. Setidaknya empat negara inti Oraganisasi Regional Uni Eropa mengekspresikan kekecewaan tersebut dengan memanggil duta besar Israel di negara-negara tersebut.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Philippe Lalliot mengatakan pemerintahan Francois Hollande meminta penjelasan kepada Dubes Israel yang berada di Paris, Senin (3/12).
Kemenlu Perancis juga mengirimkan surat protes ke Tel Aviv dengan menyebut pembangunan rumah sebanyak tiga ribu unit tersebut adalah pelanggaran atas inti perdamaian kedua negara.
"Ini (pembangunan) menjadi ancaman besar bagi solusi dua negara," katanya seperti dilansir laman berita resmi Turki, Today Zaman, Senin (3/12).
Prancis adalah salah satu negara inti Uni Eropa yang menyatakan dukungan penuh terhadap Negara Palestina di Perserikatan bangsa Bangsa (PBB).
Langkah serupa juga dilakukan Swedia. Melalui blog pribadinya, Menlu Swedia Carl Bildt bahkan menyebut aksi tersebut adalah tindakan kejahatan Negara Yahudi.
"Rencana Israel adalah murni pelampiasan dari sifat pendendam Israel terhadap warga di Palestina," kata Carl seperti dilansir laman berita Israel, Ynetnews, di hari yang sama.
Ia juga menuntut pengembalian uang pungutan pajak yang tidak dikembalikan Israel senilai seratus juta dolar AS, yang menjadi hak warga Palestina.
Inggris yang abstain dalam Mejelis Umum PBB saat pengakuan Palestina, Kamis (29/11) lalu, memaksa Duta Besar Israel, Daniel Taub menghadap Menlu Inggris William Hague untuk menuntut penjelasan yang sama.
Jerman juga melakukan langkah yang sama. "Kami anggap (pembangunan) akan berekses negatif. Dan merusak perjanjian damai (kedua negara)," kata juru bicara Kanselir Jerman, Steffen Seibert.
Israel melanjutkan perluasan pemukiman secara ilegal di Tepi barat menuju Yerusalem Timur. Lokasi berkode E1 tersebut direncanakan akan menampung 40 ribu warga Israel. Negara yahudi juga menyita pungutan pajak milik warga Palestina senilai seratus juta dolar AS karena dianggap berhutang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika