REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sanksi FIFA sudah menanti di depan mata. Jika pada 10 Desember 2012 Indonesia tak bisa menemukan solusi atas konflik dualisme kompetisi, Indonesia akan terkena hukuman yang kemungkinan berupa suspensi.
Kini, nasib sepak bola Indonesia bergantung pada kongres gabungan PSSI-KPSI yang rencananya digelar pada 10 Desember mendatang. Agenda kongres itu secara khusus akan membahas dan menemukan solusi atas tiga butir Nota Kesepahaman (MoU) yang dibuat PSSI-KPSI melalui Komite Bersama atau Joint Committee (JC) pada 7 Juni lalu di Kuala Lumpur, Malaysia.
Penyatuan kongres beserta agendanya sudah dibahas JC melalui pertemuan yang dilakukan pada Rabu (5/12) malam di kantor PSSI, Senayan, Jakarta. Rapat yang dihadiri anggota JC perwakilan PSSI dan KPSI ini menyepakati untuk menggelar kongres secara bersamaan dan hanya membahas isi MoU.
Ketua JC, Saud Hamonongan Sirait, memastikan tidak akan ada agenda pemilihan ketua umum dalam kongres nanti. Karena menurut statuta, kongres hanya untuk memutuskan isi MoU. "Agenda kongres fokus untuk penyatuan liga, revisi statuta, serta pengembalian empat anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang dipecat," kata Saud.
Dia menambakan, peserta kongres nanti merupakan voters yang hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLS) Solo 2011. Ini diputuskan JC berdasarkan keputusan rapat dan arahan dari Menpora.
Seperti diketahui, poin-poin MoU khususnya penyatuan liga sudah dibahas JC sejak 12 Juli lalu. Namun sampai saat ini tidak ditemui kesepakatan ataupun solusi atas permasalahan dualisme kompetisi yang saat ini terjadi.
Hal tersebut menyulut emosi FIFA yang akhirnya mengirim surat kepada Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Senin (3/12), untuk mau turun tangan membantu menyelesaikan konflik. FIFA pun menyatakan bakal memberi sanksi tegas apabila konflik sepak bola Indonesia tak dapat terselesaikan hingga 10 Desember nanti.