REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menggelar rapat gabungan untuk membahas kongkalinkong anggaran pertahanan yang diduga terjadi antara anggota DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kamis (6/12). Dugaan itu telah dilaporkan Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddik mengatakan, rapat gabungan ini diharapkan dihadiri semua pihak yang ditengarai terlibat. Komisi I mengundang Dipo Alam, Menteri Pertahanan, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Keuangan.
Namun sayangnya Dipo Alam dan Ketua BPKP sejak Rabu (5/12) malam telah mengkonfirmasi tidak akan datang pada rapat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta itu.
"Daripada berlarut-larut, Komisi I undang semuanya. Agar nggak ada penyanderaan anggaran Kemenham. Semalam semua sudah confirm mau hadir kecuali Dipo dan Ketua BPKP. Ini sudah ada niat kurang baik sejak awal," kata Mahfudz.
Sejak pertama kali Dipo berbicara ke publik, lanjut Mahfudz, DPR telah melakukan klarifikasi ke Kemhan dan Kemenkeu, serta pihak-pihak lainnya. Komisi I mereview proses administrasi Dipo Alam termasuk ke Kemenhan. "Kemhan punya BAP lengkap dengan administrasi termasuk komisi I," ujarnya.
Ketika Seskab meminta Kemenkeu membintangi anggaran Kemhan, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai muncul persoalan baru. Artinya, Seskab bertindak terlalu jauh hingga menyuruh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo membintangi anggaran sebesar Rp 678 miliar tersebut.
"Menkeu tidak bisa memberikan penjelasan, karena tidak punya catatan anggaran Menhan, tapi nggak bisa lepas bintang kalau tidak ada perintah Seskab," ujarnya.
Rapat gabungan masih berjalan hingga saat ini, meskipun hanya dihadiri Pimpinan dan anggota Komisi I, serta Menteri Pertahanan dan Keamanan Purnomo Yusgiantoro dengan jajarannya.
"Saya tadi sudah telpon lagi ke Seskab. Katanya ada acara Istana dengan Presiden RI. Padahal kehadiran Pak Dipo yang betul-betul kami harapkan untuk meluruskan persoalan ini," kata Mahfudz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika