REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Gabungan yang digelar Komisi I DPR RI untuk membahas tudingan kongkalikong antara anggota DPR dan Kementerian Pertahanan ditunda. Pasalnya, tidak semua pihak terkait yang diundang Komisi I hadir pada rapat yang dilaksanakan, Kamis (6/12) itu.
Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, sebagai orang yang melaporkan tudingan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hadir.
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mengatakan, selain Dipo, Komisi I juga mengundang Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan. Namun hingga pukul 16.30 WIB, hanya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro beserta stafnya yang hadir di Ruang Rapat Komisi I.
"Kehadiran Pak Dipo sebagai orang yang pertama kali mengeluarkan pernyataan mengenai kongkalikong ini sangat diperlukan. Begitupula Menkeu yang mengerti betul persoalan anggaran, kehadiran mereka sangat signifikan artinya," ujar Mahfudz.
Menurut dia pokok persoalan ada di pemerintah. Dalam hal ini Seskab dan Kemenkeu. Ketika Seskab meminta Kemenkeu membintangi anggaran Kemhan, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera itu menilai muncul persoalan baru. Artinya, Seskab bertindak terlalu jauh hingga menyuruh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo membintangi anggaran sebesar Rp 678 miliar tersebut.
"Menkeu tidak bisa memberikan penjelasan, karena tidak punya catatan anggaran Menhan, tapi ga bisa lepas bintang kalau tidak ada perintah Seskab," ujarnya.
Karena itulah, kehadiran Dipo Alam dan Agus Martowardojo menurutnya sangat diperlukan, begitu juga BPKP yang mengetahui audit anggaran. Sehingga tanpa kehadiran mereka, pembahasan mengenai tuduhan terjadinya aksi belakang antara DPR dengan Kemhan itu tidak bisa diungkap.
"Seskab barusan ditelpon katanya ada pertemuan dengan Presiden. Jadi biar ga mubazir, rapat kami tunda hingga Senin (10/12) mendatang," ujar Mahfudz.
Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin mengatakan alokasi anggaran Kemhan itu sangat penting dibahas di Komisi I. Karena Komisi I belum mengetahu persis harga dan penganggaran sesungguhnya.
Ia menilai wajar jika harga-harga kebutuhan untuk operasional di Kemhan bernilai tinggi. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika Kemenkeu membintangi dan menahan anggaran tersebut. Dia mengusulkan agar BPKP melakukan audit keuangan Kemhan dari tahun 2010 sampai 2012.
"Kalau ada kongkalikong kami semua tidak paham, itu urusan bapak-bapak di pemerintah. Kami berupaya agar ini tidak semakin gaduh, tender aja belum kok udah di-stop," ujar TB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika