REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) pada Jum'at (13/4) lalu. Tercatat 7.044.991 pemilih yang tersebar di enam wilayah administrasi di DKI Jakarta. 

Anggota KPU DKI Jakarta, Aminullah, membenarkan pernyataan dari panitia pengawas pemilu (panwaslu) yang menyebut DPS kali ini belum memuaskan. Meski begitu, Amin mengklaim data ini sudah lebih baik dari pemilihan umum (pemilu) pada 2009 lalu. 

"Sumber data itu memang selalu dicurigai.  Tapi, kami sudah berupaya sejak 2011 lalu bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk membuat data ini lebih baik," tutur Amin seusai acara diskusi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan antisipasi golput, Senin (16/4). 

Terkait definisi golput (golongan putih), Amin menyebut masih ada kesalahpahaman di masyarakat.  Berdasarkan definisi dari beberapa buku terkait pemilu, lanjut Amin, golput adalah orang yang punya hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tapi tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan politik. 

"Kalau yang tidak menggunakan hak pilih tidak dapat dianggap sebagai golput," tegasnya. 

Amin mengatakan terdapat beberapa solusi untuk mengatasi tingginya angka golput di pemilihan gubernur DKI Jakarta 11 Juli mendatang.  Antara lain dengan memutakhirkan data dan harus menindaklanjuti informasi yang diperoleh dari masyarakat, harapannya. 

Amin menyebut, tugas ini bukan hanya menjadi kewenangan KPU DKI Jakarta.  Amin berharap para calon pun mampu mengajak warga yang terdaftar sebagai pemilih untuk tidak golput. 

"Bagi yang suka dengan sekarang, tentu harus didukung. Jika tidak, jangan golput," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika