REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Pemerintah Myanmar meminta maaf kepada para biksu dan pengunjuk rasa lain yang cedera, termasuk luka bakar ketika polisi anti huru hara mengamankan kamp unjuk rasa penggusuran yang disebabkan oleh ekspansi tambang tembaga.
Menteri Agama Myint Maung meminta maaf secara resmi kepada 29 biksu senior dan mengatakan bahwa polisi menyesali insiden tersebut, kata televisi negara.
Para aktivis mengatakan sedikitnya 50 orang terluka saat polisi anti huru hara bergerak di tambang Monywa di wilayah barat laut Sagaing pada 29 November. Insiden itu melibatkan lebih dari 20 biksu Budha, beberapa di antaranya luka bakar, akibat perangkat pembakar yang dilempar oleh polisi.
Tambang ini dioperasikan oleh satuan militer negara dari Myanmar Economic Holdings Ltd bekerja sama dengan unit China Utara Industries Corp, produsen senjata China.
Kemarahan, yang muncul karena adanya intervensi polisi, mengingatkan kita pada cara dewan pemerintah menahan perbedaan pendapat, yang memerintah Myanmar selama setengah abad sampai kuasi sipil Presiden Thein Sein, pemerintah reformis menjabat pada Maret 2011.
Ketika para biksu berunjuk rasa di seluruh negeri, Thein Sein dengan cepat meminta pemimpin oposisi dan peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi untuk memimpin penyelidikan atas insiden terkait proyek tambang tembaga tersebut.
"Polisi harus melaksanakan tugasnya, mereka sedih mendapati para biksu, samanera dan orang lain terluka dalam insiden proyek tambang tembaga. Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk memastikan insiden yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi lagi," kata Myint Maung kepada pada Biksu.
"Ditemukan bahwa para biksu dan samanera tidak bersalah karena mereka masih muda dan tidak memiliki pengetahuan tentang trik politik," kata Myint Maung.
Tidak disebutkan penyebab kebakaran yang terjadi. Pihak berwenang mengatakan bahwa polisi menggunakan gas air mata dan meriam air.
Pada konferensi pers, Suu Kyi mengatakan bahwa terlalu dini untuk menyalahkan siapapun atas insiden tersebut. "Tidak mungkin memuaskan semua orang melalui penyidikan. Komisi akan melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan kebenaran dan berani membuat saran terbaik untuk kepengtingan jangka panjang negara, rakyat dan untuk mengukuhkan demokrasi," kata Suu Kyi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika