REPUBLIKA.CO.ID, Aktivis oposisi Mesir telah menyerukan protes lebih besar terhadap rencana Presiden Mohamed Mursi untuk mengadakan referendum mengenai konstitusi baru yang sebagian besar dirancang oleh kelompok Islam.

Mursi mengeluarkan dekrit Sabtu malam bersikeras bahwa referendum 15 Desember akan tetap dijalankan, sementara juga membuat konsesi bagi oposisi dengan membatalkan bagian dari dekrit 22 November yang memberinya kekuasaan luar biasa. Dia membuat pengumuman itu setelah pembicaraan dengan tokoh-tokoh politik lain pada hari sebelumnya, namun kelompok oposisi utama memboikot dialog itu.

Dalam sebuah pernyataan hari Ahad, aktivis pemuda liberal Gerakan 6 April menolak keputusan baru Mursi itu karena dianggap upaya "manipulasi" dan "penipuan." Mereka menyerukan protes lebih besar untuk menghentikan referendum dan rancangan konstitusi, yang mereka khawatirkan akan mengikis hak-hak sipil karena meningkatkan peran hukum Islam dalam masyarakat.

Tokoh oposisi Mesir yang terkemuka Mohammed ElBaradei mengirimkan pesan Twitter yang mengatakan perang melawan konstitusi itu adalah soal "esensi negara, hak universal dan nilai-nilai, dan melihat ke depan, bukan mundur."

Sebuah koalisi oposisi dijadwalkan bertemu Ahad malam untuk memutuskan respon resmi terhadap keputusan baru Presiden Mursi, yang menghapus ketentuan dalam dekrit sebelumnya yang melindungi semua keputusan presiden dari penilaian yudisial.

Kelompok oposisi mengeluh bahwa dekrit semula itu memberi presiden kekuasaan diktator. Tapi dekrit terbaru Mursi menyatakan pengadilan tetap dilarang menantang “deklarasi konstitusional” presiden, termasuk kebijakan hari Sabtu itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika